Gubernur Jateng pimpin Upacara Hari Bhakti Rimbawan ke-31 | |
Bertempat di halaman Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin upacara bendera peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-31 tingkat provinsi; Senin, 17/3/2014. Para peserta berasal dari seluruh instansi yang membidangi kehutanan di Jawa Tengah termasuk UPT Kementerian. Turut hadir dalam acara, Setda beserta jajarannya, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Sekretariat Bakorluh, Kepala Kantor UPT Kemenhut, pejabat Polda dan Kodam IV Diponegoro.
Selain menyampaikan pidato tentang kemajuan pembangunan kehutanan dan dinamika sosialnya, dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan pesan Menteri Kehutanan untuk para rimbawan di seluruh Indonesia. Isi pesan adalah sebagai berikut:- Hari Bakti Rimbawan diperingati setiap tanggal 16 Maret bertepatan dengan lahirnya Departemen Kehutanan, 16/3/1983. Hari Bakti Rimbawan tahun ini bertepatan dengan Hari Hutan Internasional. Sesuai tema "Dengan Semangat Bakti Rimbawan Kita Tingkatkan Soliditas Menuju Kehutanan Baru", hal ini dimaksudkan untuk menyemangati para rimbawan di seluruh Indonesia untuk terus berkiprah memberikan sumbangan dan bakti dalam pembangunan nasional dimanapun mereka berada. Sedangkan peringatan Hari Hutan Internasional 2014 dengan tema "Hutan Kita, Masa Depan Kita", sangat relevan bagi bangsa Indonesia dan seluruh rimbawan dalam upaya menjaga, melindungi, menghijaukan, dan mengusahakan hutan secara lestari hingga memberikan sumbangan nyata bagi hutan dan dunia untuk masa depan yang lebih baik.
- Pembangunan kehutanan baru diarahkan pada pendekatan ekosentris yang menyeimbangkan antara alam dan manusia sebagai salah satu bagian dari mata rantai ekosistem, yaitu air, tanah, flora, dan fauna. Sebagai pra-kondisi, perlu disusun kebijakan kehutanan yang mengedepankan dialog antar pihak agar pembangunan berkelanjutan dibidang kehutanan dapat mewujudkan efesiensi penggunaan sumber daya alam termasuk hutan. Kehutanan baru harus mampu mengimplementasikan valuasi jasa lingkungan hutan dan penegasan terhadap pengetahuan lokal serta pengelolaan di tingkat tapak yang inklusif.
- Pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan kuantitas, kompetensi, dan perluasan pangsa harus dikaitkan dengan lingkungan alam dan social yang membutuhkan kualitas kerjasama yang inklusif. Para rimbawan harus mampu mengimplementasikan tanggung jawab keilmuan dan manajerialnya dalam proses perubahan menuju kehutanan baru tersebut.
- Dalam rangka memelihara bumi, banyak konvensi yang digelardi bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dsb. Partisipasi rimbawan diperlukan tidak hanya ditingkat local, namun juga di meja-meja perundingan internasional yang dapat membawa kepentingan dalam negeri kita seperti memberikan akses hukum dan pembiayaan melalui pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Masyarakat Adat; serta akses pembiayaan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Pembiayaan Hutan (BLUP3H) atau membiayai dana-dana perwalian (Trust Fund) sebagaimana pengalaman rimbawan dalam pengembangan pembangunan jasa lingkungan seperti di hutan lindung Sungai Wein, Taman Nasional Bunaken, Rawa Dano, dan DNS (Debt for Nature Swap) bersama pemerintah Amerika Serikat di Sumatera dan Kalimantan.
- Keberhasilan pembangunan kehutanan merupakan share learning dan good practice dalam mencapai pertumbuhan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Upaya ini dapat dijadikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan dalam rangkaian pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemberian akses yang luas dibidang hukum dan pembiayaan untuk masyarakat miskin di sekitar hutan layak dipertahankan dan diperluas kualitasnya dalam era menuju kehutanan baru.